Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat transformasi pembangunan kelautan dan perikanan melalui implementasi Ekonomi Biru, yang menempatkan perluasan kawasan konservasi, penguatan tata kelola pesisir, dan pemulihan ekosistem sebagai pilar utama keberlanjutan. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memegang peran vital dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi habitat penting, memulihkan stok ikan, serta mempertahankan jasa ekosistem, termasuk perlindungan pantai dan penyimpanan karbon biru yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan mitigasi perubahan iklim. Untuk memastikan kawasan konservasi tidak hanya berhenti pada status penetapan, pengelolaannya harus dilaksanakan melalui siklus manajemen terpadu yang meliputi perencanaan, penetapan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi, dan pendanaan. Pendekatan ini menjamin bahwa kawasan dikelola secara adaptif, efektif, dan berbasis data, sesuai dengan standar nasional dan dinamika lingkungan.
Dalam kerangka tersebut, KKP mendorong penerapan pembatasan dan pelarangan aktivitas tertentu serta Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) sebagai upaya menghubungkan berbagai ekosistem, aktor, dan kewenangan lintas sector untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan. Efektivitas konservasi tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan satu kawasan secara individual, tetapi juga oleh keterhubungan antar-kawasan dalam sebuah jejaring konservasi yang mampu memperkuat fungsi ekologis, sosial, dan kelembagaan secara kolektif. Pendekatan jejaring ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tekanan ekologis dan sosial yang kompleks, terutama di wilayah pesisir seperti Bali yang memiliki intensitas aktivitas wisata yang tinggi, permasalahan sampah laut, abrasi, penurunan mangrove dan lamun, serta kerentanan terhadap perubahan iklim.
Dalam konteks implementasi kebijakan konservasi di lapangan, Penyuluh Kelautan dan Perikanan dan ASN Kelautan dan Perikanan Daerah memegang peranan yang sangat strategis sebagai garda terdepan. Mereka merupakan penghubung utama antara arah kebijakan nasional dan realitas di tingkat tapak, sehingga keberhasilan pengelolaan kawasan sangat ditentukan oleh kapasitas mereka dalam memahami konsep konservasi, menjabarkan kebijakan kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi multipihak. Tekanan ekologis dan sosial yang dihadapi wilayah pesisir tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis; dibutuhkan kemampuan analitis, kepekaan sosial, kompetensi edukasi publik, serta kesiapan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kompetensi penyuluh dan ASN daerah menjadi langkah mendesak yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Pelatihan ini mengintegrasikan kerangka Ocean Literacy yang menekankan hubungan timbal balik antara manusia dan laut, serta pentingnya perilaku kolektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Sejalan dengan itu, pelatihan ini mengadopsi konsep Blue Citizen Communities for Ocean Literate Society yang dikembangkan dalam forum APEC, yang bertujuan membangun komunitas masyarakat pesisir yang memiliki pemahaman kuat tentang laut, menunjukkan kepedulian dan perilaku ramah lingkungan, terlibat dalam aksi konservasi, dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan laut secara berkelanjutan. Integrasi konsep ini memperkuat peran penyuluh dan ASN tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan masyarakat menuju perilaku yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Pelatihan ini diselenggarakan oleh Loka Riset Perikanan Tuna sebagai bagian dari proses penyiapan pembentukan UPT Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Denpasar, dengan pendampingan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi dan di bawah koordinasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Pelatihan menerapkan pendekatan Corporate University (CORPU) KKP yang memadukan pembelajaran daring, klasikal, dan experiential learning agar peserta memperoleh kompetensi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan tantangan di lapangan. Dalam rangka memperkuat pemahaman teknis, pelatihan ini mengintegrasikan praktik lapangan di Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa, sebagai media untuk mengenali langsung kondisi ekosistem mangrove, memahami ancaman yang dihadapi kawasan, melaksanakan penanaman mangrove, serta mempraktikkan pengawasan kawasan bersama kelompok masyarakat.
Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah, kebijakan, edukasi publik, literasi laut, penguatan perilaku masyarakat, kolaborasi multipihak, dan aksi konservasi berbasis komunitas, pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas penyuluh dan ASN Kelautan dan Perikanan dalam mengawal pengelolaan kawasan konservasi perairan secara adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Pelatihan ini juga berkontribusi pada upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program inisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dalam mengatasi tantangan global meliputi SDG 14 terkait kehidupan bawah air (Life Below Water), SDG 13 mengenai aksi iklim (Climate Action), SDG 11 mengenai komunitas berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities), dan SDG 17 mengenai kemitraan (Partnerships for the Goals), sekaligus mendukung terbentuknya komunitas pesisir Bali yang lebih peduli, berdaya, dan berperan aktif sebagai Blue Citizens yang menjaga keberlanjutan ekosistem laut bagi generas mendatang.